BARAKTIME|LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengingatkan seluruh kepala sekolah di wilayahnya untuk lebih cermat dalam mengelola administrasi dan menggunakan anggaran pendidikan. Kelalaian dalam tata kelola administrasi dinilai dapat memicu persoalan hukum serius yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati Fery saat menghadiri kegiatan Penyuluhan Antikorupsi di Aula Lantai I Kantor Bupati Labusel, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel ini diikuti oleh ratusan kepala sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP sederajat se-Kabupaten Labusel.
“Setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus didukung oleh administrasi yang lengkap, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan pernah menganggap sepele persoalan administrasi,” ujar Fery.
Ia menambahkan bahwa ketidakcermatan dalam memenuhi regulasi administrasi tidak hanya berisiko menyeret kepala sekolah ke ranah hukum, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas serta kelancaran proses belajar-mengajar di lingkungan sekolah. Melalui penyuluhan ini, Bupati berharap para tenaga pendidik dapat membangun budaya kerja yang jujur, terbuka, dan tidak ragu berkoordinasi dengan instansi terkait jika menemukan kendala di lapangan.
Kegiatan penyuluhan hukum ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Alexander Zaldi, S.H., M.H., yang memberikan pengarahan strategis mengenai pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pendidikan. Selain itu, materi penguatan hukum juga dipaparkan oleh Kepala Seksi Intelijen Benny A. Surbaki bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Fauzan Arif Nasution.
Pihak Kejari Labusel menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Langkah preventif ini diharapkan menjadi ruang edukasi bagi para pengelola sekolah untuk memetakan serta mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak awal.
Kolaborasi erat antara Pemkab Labusel dan Kejaksaan ini ditargetkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel, para guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman bagi para peserta didik.(red)
