BARAKTIME|LABUSEL – Aksi unjuk rasa warga Cikampak dan Aek Batu di Kecamatan Torgamba pada Selasa (3/11/2026) terkait kerusakan jalan Cikampak–Aek Raso memantik respons dari Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. AMPI menilai aksi ini menjadi sinyal kuat belum berjalannya fungsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) secara optimal di daerah tersebut.
Sekretaris DPD AMPI Labuhanbatu Selatan, Habiburohman, memberikan apresiasi atas langkah Bupati Fery Sahputra Simatupang yang turun langsung menemui massa dan membuka dialog di lapangan. Kendati demikian, AMPI menyoroti bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi alasan minimnya pemeliharaan infrastruktur semestinya dapat ditopang oleh kontribusi dunia usaha.
“Warga yang marah karena jalan rusak punya alasan yang sah, dan pemerintah daerah yang terikat keterbatasan anggaran juga punya alasan yang sah. Karena itu, menjadikan bupati sebagai sasaran kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: di mana TJSP ketika jalan itu rusak?” ujar Habiburohman dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Habiburohman, Labuhanbatu Selatan sebenarnya telah memiliki instrumen hukum berupa Perda Nomor 04 Tahun 2021 tentang TJSP serta Forum TJSP yang resmi dilantik sejak Juni 2025. Forum ini dirancang sebagai jembatan antara program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan arah pembangunan daerah. Namun, aksi turun ke jalan oleh warga dinilai sebagai bukti mekanisme latar belakang tersebut belum berjalan semestinya.
Temukan Lima Kelemahan Regulasi
AMPI mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan kajian permohonan revisi Perda TJSP kepada DPRD Labusel sejak 9 April 2026 lalu. Berdasarkan kajian tersebut, ditemukan lima persoalan mendasar pada desain regulasi saat ini:
- Ketidakjelasan Norma Pembiayaan: Nilai dan formula perhitungan kewajiban perusahaan tidak diatur secara tegas.
- Delegasi Wewenang Berlebihan: Banyak poin krusial yang diserahkan ke aturan turunan tanpa batasan yang jelas.
- Pengawasan dan Sanksi Lemah: Ketiadaan konsekuensi hukum yang tegas membuat kewajiban perusahaan hanya bersifat imbauan.
- Potensi Konflik Kepentingan: Seluruh susunan pengurus forum diisi oleh perwakilan perusahaan, sehingga independensi pihak yang mengatur dan diatur patut dipertanyakan.
- Minim Keterlibatan Publik: Penentuan program cenderung sepihak tanpa mendengar kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Tiga Rekomendasi AMPI
Guna membenahi sistem yang dinilai pincang ini, DPD AMPI Labusel mendorong tiga langkah taktis:
- Evaluasi Menyeluruh Forum TJSP: Audit transparansi penggunaan dana, ketepatan sasaran program, hingga independensi struktur kepengurusan.
- Prioritas Pembahasan Revisi Perda: DPRD dan Pemkab Labusel didesak mempercepat revisi Perda TJSP agar memuat regulasi pembiayaan yang konkret, pengawasan terbuka, dan sanksi yang nyata.
- Pelibatan Masyarakat secara Aktif: Masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan prioritas program agar TJSP langsung menjawab persoalan mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan.
AMPI menegaskan bahwa langkah kritis ini diambil dalam kerangka kemitraan bersama pemerintah daerah demi membangun sistem yang berkelanjutan. “Jalan itu akan diperbaiki cepat atau lambat. Pertanyaannya, apakah kita mau terus menunggu persoalan serupa muncul di ruas lain, atau memperbaiki sistem yang membuatnya terus berulang,” tutup Habiburohman. (red).
