Guru Besar USU ingatkan bahaya negara hukum bergeser menjadi negara kekuasaan
BARAKTIME|MEDAN – Pembatasan hak rakyat, termasuk melalui penyadapan, hanya sah bila ditetapkan dengan undang-undang yang disetujui wakil rakyat. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri tidak dapat menggantikannya. Hal itu ditegaskan Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., di Medan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Saidin, syarat undang-undang bukan formalitas. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, dan kehendak itu diwakili DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang menurut Pasal 20 ayat (1).
Peraturan di bawah undang-undang, lanjutnya, adalah peraturan organik, yakni produk eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 memberi Presiden kewenangan menetapkan peraturan pemerintah “untuk menjalankan undang-undang”, bukan untuk menciptakan pembatasan hak baru.
“Hak tidak boleh dibatasi oleh pihak yang akan menggunakan pembatasan itu,” kata Saidin.
Ia merujuk Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Menurutnya, perbedaan keduanya tidak terletak pada ada tidaknya aturan. Dalam negara kekuasaan, pemegang kekuasaan membuat sendiri aturan yang mengikat warga, lalu menilai sendiri ketaatannya.
Saidin juga mengingatkan ancaman bagi demokrasi. Eksekutif lahir dari mayoritas pemilih. Jika eksekutif boleh membatasi hak warga tanpa perdebatan terbuka di DPR, kata dia, demokrasi merosot menjadi tirani eksekutif, yaitu kekuasaan yang mengatasnamakan suara terbanyak tetapi tidak lagi diimbangi wakil rakyat.
“Kemenangan pemilu berubah menjadi izin untuk mengintai siapa saja, termasuk minoritas dan pengkritik,” ujarnya.
Meski demikian, Saidin mengakui undang-undang saja tidak menjamin. Undang-undang pun dapat menindas. Karena itu, ia harus memenuhi ukuran Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tetap dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.
Pandangan itu ia kaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal melalui sistem LIMS Polri yang kini disidik Bareskrim. Para tersangka, tegasnya, tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.(ril/red)
