BARAKTIME|PARAPAT – Kualifikasi hukum kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden sangat bergantung pada isi pembicaraan yang disadap dan cara hasil sadapan itu digunakan. Setidaknya ada empat kemungkinan jerat hukum yang dapat dikenakan, dan tidak satu pun di antaranya serta-merta berupa delik makar.
Analisis itu mengemuka dalam perbincangan dua guru besar ilmu hukum, Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum. dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam perjalanan dari Medan ke Parapat, Danau Toba, Sabtu (7/11/2026).
“Satu hal yang masih harus dijawab adalah apakah pihak yang disadap memang menyembunyikan banyak hal yang menyimpang dari aturan terkait jabatan dan kewenangannya. Kualifikasi hukumnya bergantung pada substansi yang disadap,” kata Saidin.
Pertama: Pelanggaran Privasi
Jika yang disadap adalah pembicaraan pribadi yang tidak berhubungan dengan jabatan dan kewenangan orang yang disadap, perbuatan itu merupakan pelanggaran privasi. Selain larangan penyadapan dalam Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku dapat dijerat Pasal 65 jo. Pasal 67 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang melarang memperoleh data pribadi orang lain secara melawan hukum.
Kedua: Ghibah dan Fitnah
Jika isi sadapan digunakan untuk menjatuhkan kredibilitas orang yang disadap, kata Hawin, perbuatan itu tergolong ghibah meskipun isinya benar. Jika isinya dipelintir dan tidak benar, perbuatan itu tergolong fitnah. Hukum positif mengenal pembedaan serupa: pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 dan fitnah dalam Pasal 434 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). “Benar atau tidak, keduanya tetap diancam hukuman,” ujar Saidin.
Ketiga: Penyalahgunaan Fasilitas Negara
Jika penyadapan menggunakan alat dan fasilitas pemerintah, tetapi hasilnya dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan negara, perbuatan itu tetap merupakan perbuatan melawan hukum pidana. Menurut Saidin, di sini ada unsur tambahan berupa penyalahgunaan wewenang sebagaimana dilarang Pasal 17–18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Kewenangan menyadap yang melekat pada institusi negara bukan cek kosong. Ia terikat pada tujuan, prosedur, dan sasaran. UU Intelijen Negara saja mensyaratkan penetapan ketua pengadilan negeri dan jangka waktu terbatas,” katanya.
Keempat: Pembocoran Rahasia Negara
Jika isi sadapan menyangkut pembicaraan formal antarlembaga dalam kapasitas jabatan yang termasuk kualifikasi rahasia negara, maka membukanya ke ruang publik juga dapat dipidana. Namun Saidin mengingatkan, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus tentang rahasia negara. Rujukan yang tersedia antara lain Pasal 17 jo. Pasal 54 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengenai informasi yang dikecualikan.
“Apa yang dapat dilindungi sebagai rahasia negara harus merujuk pada undang-undang, tidak boleh ditentukan berdasarkan selera pejabat yang sedang berkuasa,” tegasnya.
Makar Harus Penuhi Unsur
Kedua guru besar sepakat kasus ini jangan cepat-cepat digiring ke pasal makar. Pasal 160 KUHP baru mendefinisikan makar sebagai niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Delik makarnya dirumuskan secara spesifik dalam Pasal 191–193.
“Asas yang kita anut adalah legalitas: nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Tanpa terpenuhinya unsur niat dan permulaan pelaksanaan untuk tujuan yang disebut undang-undang, penyadapan tetaplah tindak pidana penyadapan, bukan makar,” kata Saidin.
Hawin menambahkan, pengusutan perlu menjangkau motif dan aktor di balik penyadapan, tetapi semua pihak diminta menahan diri. “Jangan mendahului putusan hakim. Jangan menggiring opini, apalagi untuk hal yang masih berupa asumsi,” katanya. (red)
