BARAKTIME | ACEH SINGKIL
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) milik PT Ensem Lestari diduga telah kedaluwarsa atau tidak berlaku sejak tanggal 2 September 2025.
Dari data yang berhasil diperoleh media ini, Kamis (12/11) dokumen PKKPR tersebut hanya berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya yaitu 2 September 2022.
Yang lebih mengherankan lagi, PKKPR sebelumnya juga diterbitkan dengan perizinan berbasis risiko sesuai Pasal 181 ayat (1) huruf c namun tanpa melalui dinas terkait.
Semestinya, PKKPR ini harus diurus dengan mekanisme PKKPR penilaian yang proses pengurusannya melalui Dinas PUPR, BPN, dan DPMPTSP, yang selanjutnya dilakukan rapat tim teknis untuk diterbitkan rekomendasi pengurusan PKKPR.
Diduga adanya permainan dalam pengurusan PKKPR, diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera bagi siapa saja oknum yang terlibat.
Diharapkan pemerintah daerah atau instansi terkait dapat menjatuhkan sanksi administratif, pembekuan izin, hingga penghentian sementara kegiatan operasional pabrik jika dokumen perizinan dasar tidak valid atau tidak diperpanjang, karena PKKPR merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum atau sepanjang kegiatan usaha berjalan.
Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga diminta memperketat pengawasan di lapangan guna memastikan seluruh aktivitas pembangunan dan pemanfaatan lahan di wilayahnya senantiasa mematuhi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.
Para pemangku kepentingan diharapkan proaktif dan kooperatif dalam memperbarui dokumen perizinan demi terciptanya tertib tata ruang, kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah.
Untuk itu, diharapkan agar perpanjangan PKKPR PT Ensem Lestari tersebut harus melalui mekanisme PKKPR penilaian sebagaimana diatur dalam PP 28 Tahun 2025. (MP)
