BARAKTIME|SOPPENG — Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia diharapkan segera menginstruksikan jajaran Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di seluruh Indonesia untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Langkah ini dinilai krusial guna membangun sinergi yang sehat dan harmonis dengan insan pers.
Hal tersebut ditegaskan oleh Pakar Hukum, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menanggapi laporan dugaan pengusiran tiga jurnalis media siber oleh oknum petugas keamanan di Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng saat jam istirahat. Pernyataan ini disampaikan melalui sambungan telepon dari Jakarta pada Kamis (8/8/2026).
Menurut Prof. Sutan, hubungan kemitraan yang profesional antara lembaga peradilan dan media cetak maupun daring merupakan pilar penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik.
“Kami berharap Ketua MA memberikan arahan tegas kepada para Ketua PT dan PTA di Indonesia untuk membuka keran komunikasi dengan pers. Sinergi yang baik akan memastikan informasi hukum yang diterima masyarakat menjadi lebih jelas, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Sutan.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi sama sekali tidak akan mengintervensi atau mengurangi independensi lembaga peradilan. Sebaliknya, komunikasi publik yang tertata rapi justru meminimalkan risiko salah paham (misinformasi).
Soroti Dugaan Pelanggaran SOP Keamanan
Terkait insiden di PN Watansoppeng, tiga wartawan mengaku diminta meninggalkan ruang tunggu pengadilan oleh oknum satpam dengan alasan sedang menjalankan “perintah atasan”. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak pimpinan PN Watansoppeng mengenai dasar kebijakan pengusiran tersebut.
Prof. Sutan mempertanyakan dasar hukum maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal peradilan yang melarang jurnalis berada di fasilitas umum ruang tunggu, terlebih pada jam istirahat. Jika terbukti benar, tindakan represif tersebut mencederai kebebasan pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jika ada aturan pembatasan wilayah kerja jurnalis, sosialisasikan secara transparan dan terukur. Namun jika tindakan itu tanpa dasar hukum, pimpinan MA harus mengevaluasi oknum tersebut agar tidak menimbulkan citra negatif pada institusi peradilan,” tegasnya.
Ia mendorong Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan dan evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan publik, khususnya terkait etika kerja petugas keamanan di lingkungan peradilan.
Pentingnya Transparansi Badan Publik
Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sekaligus pelayan masyarakat, pengadilan berkewajiban menerapkan asas kesetaraan pelayanan tanpa diskriminasi, termasuk bagi jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
Kejelasan SOP dan komunikasi yang adaptif diharapkan mampu mencegah benturan di lapangan antara petugas dan pers, sekaligus mengawal marwah peradilan yang bersih dan transparan.
