BARAKTIME|JAKARTA – Pertemuan strategis antara Gabungan Kelompok Tani sejahtera (Gapoktas), Agrinas, Kementerian Kehutanan, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis, 10 September 2026 di Kantor Kementrian Kehutanan, membuahkan hasil positif.
Pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PKTHA) serta Anggota DPD RI, Pdt. Pendrat Siagian tersebut berhasil menyepakati tiga poin utama sebagai jalan keluar penyelesaian konflik agraria kawasan hutan. Direktur Perhutanan Sosial menyetujui model Kemitraan Kehutanan yang diajukan sebagai solusi bersama.
Langkah ini dinilai membawa angin segar bagi kepastian hukum dan kesejahteraan para petani hutan. Berikut adalah tiga poin kesepakatan penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut:
• Pertemuan Mediasi Model NKK: Akan segera digelar pertemuan khusus antara Gapoktas dan Agrinas untuk membahas model Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Jika model ini disetujui, Surat Keputusan (SK) resmi akan diterbitkan langsung oleh Menteri Kehutanan, bukan oleh Agrinas.
• Penyusunan Draf Konsep: Pihak terkait diberikan waktu selama satu minggu untuk menyusun draf konsep NKK secara matang dan komprehensif.
• Agenda Pertemuan Lanjutan: Draf model NKK tersebut nantinya akan dijadikan lampiran resmi dalam surat DPD RI. Surat ini berfungsi sebagai pengantar untuk menggelar pertemuan lanjutan dengan Agrinas yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum krusial dalam menghadirkan keadilan tata kelola hutan yang diridoi dan berpihak pada masyarakat.
Imam Syahraini Siregar selaku ketua Gakoptas didampingi Syahrul, perwakilan Walhi Sumut usai pertemuan mengatakan, 3 point kesepakatan dalam rapat bersama itu menjadi langkah maju atas perjuangan yang selama ini di laksanakan. Ia berharap pertemuan antara Gakoptas dan Agrinas akan membuahkan hasil final dan mengikat.” Mari sama-sama kita berdo’a agar pertemuan lanjutan dengan agrinas dapat menghasilkan keputusan final dan mengikat”ujarnya.
Imam juga menegaskan, jika ini terlaksana akan menjadi rool model, untuk merestorasi kawasan hutan yang telah berubah fungsi dan rencana pemerintah untuk ketahanan pangan akan dapat terlaksana. (red).
