{"id":1355,"date":"2026-11-04T07:49:50","date_gmt":"2026-11-04T07:49:50","guid":{"rendered":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/?p=1355"},"modified":"2026-11-04T07:52:07","modified_gmt":"2026-11-04T07:52:07","slug":"guru-besar-usu-secara-hukum-kasus-penyadapan-presiden-belum-dapat-disebut-makar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/2026\/11\/guru-besar-usu-secara-hukum-kasus-penyadapan-presiden-belum-dapat-disebut-makar\/","title":{"rendered":"Guru Besar USU: Secara Hukum Kasus Penyadapan Presiden Belum Dapat Disebut Makar"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><em><strong>OK. Saidin minta penyidikan terbuka agar niat dan tujuan perkara diuji di pengadilan<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n<p><strong><span style=\"color: #800000;\">BARAKTIME<\/span>|<span style=\"color: #003366;\">MEDAN<\/span><\/strong> \u2013 Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto belum dapat disebut makar secara hukum, meskipun istilah itu ramai diperbincangkan. Hal tersebut ditegaskan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., yang sekaligus meminta penyidikan dibuka seterang mungkin agar niat dan tujuan di balik perkara ini terjawab di pengadilan.<\/p>\n<p>\u201cDi sini seorang ahli hukum harus jujur kepada kata-katanya sendiri,\u201d kata Saidin, Rabu (4\/11\/2026).<\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sikap hati-hati itu sejalan dengan keterangan pemerintah dan kepolisian. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan tidak ada pasal makar dalam sangkaan (IDX Channel, 4 November 2026). Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyebut perkara ini tidak terkait makar (Liputan6, 4 November 2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penyidik menerapkan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta ketentuan UU ITE tentang penyadapan, akses ilegal, dan pengubahan data elektronik (Detikcom, 4 November 2026a).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Unsur yang harus dibuktikan<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saidin menguraikan, Pasal 160 KUHP Nasional mengartikan makar sebagai niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan. Pasal 191 menambahkan syarat maksud tertentu terhadap diri dan kekuasaan Presiden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7\/PUU-XV\/2017 memang menolak mempersempit makar hanya pada serangan nyata (Hukumonline, 31 Januari 2018). Namun, menurut Saidin, putusan itu tidak menghapus kewajiban membuktikan niat dan tujuan. Pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto berpandangan serupa, bahwa kualifikasi makar menunggu penyidikan lanjutan (Suara.com, 4 November 2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Karena itu, frasa \u201cmakar terselubung\u201d yang dipakai Saidin ia batasi sebagai tafsir moral dan politik, bukan sangkaan pidana, dan hanya berlaku sejauh dakwaan terbukti. Makar klasik, jelasnya, hadir dengan senjata dan pasukan untuk menyerang kedudukan penguasa secara terbuka. Penyadapan ilegal bergerak senyap dengan menguasai informasi tentang pemimpin dan lingkarannya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bila dugaan itu benar, ia menyebutnya pengkhianatan dari dalam, yang menurutnya bahkan lebih merusak daripada kejahatan biasa. Dante, ia mengingatkan, menempatkan para pengkhianat di dasar neraka (Alighieri, <em>Inferno<\/em>, Canto XXXIV).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cPerampok merusak harta, tetapi pengkhianat merusak syarat yang membuat kita bisa saling percaya,\u201d ujar Saidin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Duduk perkara<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perkara ini diumumkan Selasa (3\/11\/2026) di Bareskrim Polri dengan tiga tersangka, yaitu Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso (Detikcom, 3 November 2026). Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri (Liputan6, 4 November 2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Polri menduga nomor-nomor telepon, termasuk milik Presiden, dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) pada 2025 hingga 2026 tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. File sadapan diduga dihapus pada Oktober 2026, lalu seorang petugas melapor pada 30 Oktober 2026 (CNN Indonesia, 3 November 2026; Liputan6, 4 November 2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daftar pihak yang diduga disadap juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Sebanyak 10 saksi dan 3 saksi ahli telah diperiksa, sedangkan 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk disita. Peran tersangka dan motif perbuatan masih didalami (Detikcom, 4 November 2026a).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Listyo, yang dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026 ketika Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri (Katadata, 1 Oktober 2026), kini menunggu Keppres pemberhentian yang menurut Mensesneg Prasetyo Hadi sedang diproses (Detikcom, 4 November 2026b). Tanggapan terbuka para tersangka belum ditemukan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saidin mengingatkan, status mereka masih tersangka dan asas praduga tak bersalah berlaku hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fakta dan penuturan<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asas yang sama, kata Saidin, berlaku bagi perbincangan publik. Selamat Ginting, analis Universitas Nasional, dalam siniar <em>Madilog Forum Keadilan<\/em> mengemukakan \u201cpermainan radar\u201d, perangkat di rumah beberapa jenderal, pengakuan soal perintah dari atas, serta sebelas nama perwira tinggi (Kaltim Post, 4 November 2026; Monitor Indonesia, 4 November 2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Keterangan itu belum dikonfirmasi Polri, dan Monitor Indonesia sendiri menyatakan daftar tersebut bukan daftar tersangka resmi. Saidin menilainya berguna sebagai petunjuk arah, tetapi belum sebagai fakta hukum, sehingga ia tidak menyebut nama di luar tiga tersangka.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cPelanggaran atas asas yang sedang kita bela tidak boleh dimulai dari tulisan yang membelanya,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Polri dan kepercayaan publik<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saidin menempatkan perkara ini dalam sejarah Polri yang lahir pada masa revolusi. Tanggal 1 Juli 1946 menandai penyatuan kepolisian di bawah pemerintah pusat dan kini diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Setelah puluhan tahun di bawah ABRI dengan budaya yang cenderung militeristik, Reformasi 1998 dan Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 memisahkan Polri dari TNI (Naskah <em>Bhayangkara Rakyat<\/em>). Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menempatkannya sebagai alat negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 per 17 Juni 2026 menambah kewajiban pendekatan humanis dan perlindungan hak asasi serta memperkuat Kompolnas (JDIH Surabaya, 2026). Satjipto Rahardjo, kata Saidin, sudah mengingatkan bahwa kepolisian sipil menuntut perubahan cara polisi memandang dirinya, bukan hanya perubahan struktur (Rahardjo, <em>Membangun Polisi Sipil<\/em>, 2007).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ia menambahkan pandangan Weber tentang monopoli kekerasan yang sah (Weber, <em>Politik als Beruf<\/em>, 1919), Tyler tentang kepatuhan warga yang lahir dari keadilan prosedur (Tyler, <em>Why People Obey the Law<\/em>, 1990), dan Reiner tentang legitimasi polisi yang bergantung pada ketaatan polisi kepada hukum (Reiner, <em>The Politics of the Police<\/em>, 2010). Dari sana ia menyimpulkan, pelanggaran prosedur oleh pemegang alat sadap mengikis alasan warga untuk patuh.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dampaknya menjangkau luar negeri, karena Polri bertugas di misi perdamaian PBB melalui Formed Police Unit dan bekerja sama lewat Interpol serta ASEANAPOL menghadapi terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan kejahatan lintas negara (Naskah <em>Bhayangkara Rakyat<\/em>). Kerja sama demikian, kata Saidin, membutuhkan kepercayaan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pengawasan dan integritas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Terhadap pernyataan Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri bahwa kasus ini \u201cmurni kaitannya dengan oknum\u201d (Liputan6, 4 November 2026), Saidin menilai kesalahan pidana memang pribadi, tetapi pertanyaan kelembagaan tetap terbuka, sebagaimana pertanyaan klasik Juvenal tentang siapa yang mengawasi para pengawas (Juvenal, <em>Satire<\/em> VI). Lord Acton pun mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung korup (Acton, 1887).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ia mencatat Putusan MK Nomor 5\/PUU-VIII\/2010 telah mewajibkan tata cara penyadapan diatur undang-undang (Pasal.id, t.t.), sementara prosedur kepolisian masih memakai Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 (Kaltim Post, 4 November 2026). Amanat Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru juga belum terpenuhi, karena Badan Legislasi DPR baru menugaskan penyusunan naskah akademik dan rancangan pada April 2026, dengan catatan Badan Keahlian DPR tentang kekosongan kontrol yudisial (Hukumonline, 6 April 2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saidin mendesak undang-undang itu segera lahir dengan izin hakim, pembatasan pada kejahatan serius, audit log eksternal, pemusnahan sadapan yang tidak relevan, pemberitahuan kepada pihak yang disadap tanpa dasar, dan jalur uji di pengadilan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mengenai mutasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah melalui Surat Telegram ST\/2467\/XI\/KEP.\/2026 tertanggal 2 November 2026, Polri menyebutnya dinamika organisasi dan pembinaan karier (Liputan6, 3 November 2026), sedangkan Ginting menyebut \u201cdesigitisasi\u201d. Polri juga menyatakan berkomitmen transparan dan membersihkan institusi (Detikcom, 4 November 2026a). Saidin menilai rotasi bukan ukuran pembersihan. Ukurannya adalah penelusuran rantai perintah dan penerima hasil sadapan, seperti diminta Bambang Rukminto (Suara.com, 4 November 2026), termasuk bila mengarah ke luar Polri, dengan pengawasan Kompolnas karena Polri menyidik mantan pimpinannya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aturan saja, lanjutnya, tidak cukup. Ia merujuk naskah <em>Bhayangkara Rakyat<\/em> yang menekankan bahwa Bhayangkara mengabdi kepada rakyat dan mengajukan sosok Polisi Sufi, yang tegas, jujur, sabar, tulus melayani, serta setia kepada Pancasila dan NKRI. Seorang sufi menjaga diri saat tidak ada yang melihat, sementara alat sadap bekerja justru saat tidak ada yang melihat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Diuji di sidang terbuka<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saidin berharap perkara ini berakhir di sidang terbuka untuk umum. Jika bukti menunjukkan maksud menjatuhkan atau melumpuhkan kekuasaan yang sah, penyidik tidak perlu ragu menambah sangkaan. Jika tidak, kata makar harus berhenti sebagai kiasan. Jika para tersangka tidak terbukti bersalah, nama mereka wajib dipulihkan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ia juga mengingatkan bahwa rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan kepada Presiden pada Mei 2026 (Suara Surabaya, 2026) dan perlu dijalankan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cBangsa yang tidak lagi percaya pada pagarnya sendiri telah kehilangan kebunnya sebelum musuh datang,\u201d kata Saidin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OK. Saidin minta penyidikan terbuka agar niat dan tujuan perkara diuji di pengadilan BARAKTIME|MEDAN \u2013 Perkara dugaan penyadapan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1356,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-1355","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1355","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1355"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1355\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1360,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1355\/revisions\/1360"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1356"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1355"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1355"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1355"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}