{"id":977,"date":"2026-10-04T06:37:40","date_gmt":"2026-10-04T06:37:40","guid":{"rendered":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/?p=977"},"modified":"2026-10-04T06:37:41","modified_gmt":"2026-10-04T06:37:41","slug":"dinilai-langgar-putusan-mk-koalisi-sipil-kecam-pelantikan-komjen-dedi-prasetyo-jadi-kepala-bran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/2026\/10\/dinilai-langgar-putusan-mk-koalisi-sipil-kecam-pelantikan-komjen-dedi-prasetyo-jadi-kepala-bran\/","title":{"rendered":"Dinilai Langgar Putusan MK, Koalisi Sipil Kecam Pelantikan Komjen Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>BARAKTIME|JAKARTA <\/strong>&nbsp;\u2013 <strong>Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria<\/strong> mengecam keras pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai <strong>Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN)<\/strong> pada Jum\u2019at, 2 Oktober 2026. Penunjukan perwira tinggi Polri aktif tersebut dinilai memicu kekhawatiran besar akan terjadinya sekuritisasi dan pendekatan keamanan yang represif dalam penyelesaian konflik lahan di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Koalisi menilai, pelantikan ini mengonfirmasi kekhawatiran publik sejak awal pembentukan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). Undang-undang yang dinilai dibahas secara tergesa-gesa ini dianggap memberikan &#8220;cek kosong&#8221; kepada Presiden dalam menentukan pimpinan, sekaligus memperluas pasal pemidanaan yang berisiko mengkriminalisasi masyarakat adat dan petani.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Soroti Keabsahan Hukum dan Dasar Pembentukan BRAN<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain figur pimpinan yang dipilih, Koalisi Sipil juga mempertanyakan aspek transparansi dari regulasi itu sendiri. Hingga hari ini, DPR dan Pemerintah belum membuka naskah resmi UU PRA yang telah diundangkan kepada publik. Rujukan yang beredar di masyarakat saat ini hanyalah draf tertanggal 19 September 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Publik tidak dapat memastikan apakah naskah yang diundangkan sama dengan naskah yang disetujui dalam rapat paripurna. Ketertutupan ini melanggar asas keterbukaan peraturan perundang-undangan,&#8221; tulis Koalisi dalam siaran pers resminya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tak hanya UU PRA, dasar hukum pembentukan BRAN juga dipersoalkan. Berdasarkan Pasal 14 draf UU PRA, struktur dan fungsi kelembagaan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, hingga proses pelantikan kepala lembaga dilakukan, Perpres tersebut belum pernah dipublikasikan ke ruang publik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dianggap Tabrak Putusan Mahkamah Konstitusi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sorotan tajam lain yang menjadi landasan penolakan ini adalah status Komjen Dedi Prasetyo yang masih merupakan anggota Polri aktif. Koalisi menilai pelantikan ini melanggar <strong>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114\/PUU-XXIII\/2025<\/strong> yang dibacakan pada 13 November 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam putusan tersebut, MK menghapus frasa <em>&#8220;atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri&#8221;<\/em> dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian. Artinya, anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil di luar kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Jika pelantikan ini tetap berjalan dengan status aktif, Presiden dianggap telah mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rekam Jejak dan Kekhawatiran Kriminalisasi Petani<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penunjukan mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini juga memicu trauma bagi kelompok masyarakat sipil. Koalisi mengungkit kembali konflik wilayah adat pada Agustus 2020 silam, saat Dedi Prasetyo membenarkan penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, dan menyebut tindakan aparat kala itu sudah sesuai prosedur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kekhawatiran akan peningkatan eskalasi konflik semakin diperkuat oleh data penegakan hukum dari berbagai lembaga:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>LBH-YLBHI (2025):<\/strong> Menangani 94 kasus konflik agraria yang didominasi pola berulang seperti kekerasan, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Komnas HAM:<\/strong> Menerima sedikitnya 160 pengaduan terkait tindakan kepolisian dalam penanganan konflik agraria selama empat tahun terakhir.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ancaman Pidana Baru:<\/strong> Pasal 58 ayat (1) draf UU PRA mengancam hukuman hingga 5 tahun penjara bagi siapa saja yang dianggap menghalangi penyelenggaraan reforma agraria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Empat Tuntutan Koalisi Sipil<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Melihat berbagai kejanggalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil\u2014yang di dalamnya tergabung <strong>YLBHI, HuMa, JATAM, Trend Asia, LSJ FH UGM, Solidaritas Perempuan, KIKA, AGRA, dan ARC<\/strong>\u2014menyatakan sikap tegas dan menuntut pemerintah untuk:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Membuka Dokumen Resmi:<\/strong> Mendesak DPR dan Presiden segera membuka naskah resmi UU PRA dan Perpres pembentukan BRAN kepada publik.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Membatalkan Pelantikan:<\/strong> Meminta Presiden membatalkan pelantikan Komjen Dedi Prasetyo demi menghormati Putusan MK Nomor 114\/PUU-XXIII\/2025.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Membuka Seleksi Transparan:<\/strong> Menuntut pengisian jabatan Kepala BRAN dilakukan melalui seleksi terbuka dan <em>fit and proper test<\/em> yang melibatkan masyarakat terdampak.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mencabut Pasal Kriminalisasi:<\/strong> Menghapus ketentuan pidana dalam UU PRA yang berpotensi menyasar petani, pembela hak atas tanah, dan masyarakat adat.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria, Jum\u2019at 2 Oktober 2026]<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BARAKTIME|JAKARTA &nbsp;\u2013 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mengecam keras pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai Kepala<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":978,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-977","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=977"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/977\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":979,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/977\/revisions\/979"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media\/978"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/baraktime.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}