BARAKTIME|JAKARTA — Tren hubungan kerja sama kemitraan antara instansi pemerintah dan perusahaan media massa di Indonesia kembali menjadi sorotan nasional. Isu ini mencuat ke permukaan pasca-pernyataan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, yang dinilai mengancam akan memutus kerja sama komersial terhadap media yang bersikap kritis atau terlalu banyak memberitakan sisi negatif birokrasi.
Merespons fenomena tersebut, pakar hukum internasional sekaligus tokoh pers, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara. Ia menegaskan bahwa fungsi utama media dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia sudah sangat final, yakni sebagai pilar keempat demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Oleh karena itu, kritik dari ruang redaksi tidak boleh diartikan sebagai bentuk permusuhan politik atau personal.
“Kita harus objektif melihat sejarah. Peranan media, baik cetak maupun digital, sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era disrupsi informasi saat ini memiliki khitah yang baku. Fungsi pers sebagai kontrol sosial tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak bisa dibeli,” tegas Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi dari kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, pers nasional tidak dirancang untuk sekadar menjadi pemuas atau penyaji berita yang menyenangkan penguasa. Media memiliki tanggung jawab moral dan undang-undang untuk mengangkat persoalan publik, maladministrasi, serta kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas.
Profesionalisme vs Tekanan Ekonomi Media
Kendati demikian, Prof. Sutan yang juga seorang pakar ekonomi memahami realitas bahwa media modern adalah sebuah industri yang membutuhkan biaya operasional besar agar bisa terus bertahan hidup (survive).
“Media juga entitas bisnis yang perlu hidup. Jika ruang pemberitaan hanya diisi oleh jurnalisme investigasi atau berita negatif secara terus-menerus tanpa ruang komersial, tentu perusahaan media akan kolaps. Maka, sangat wajar jika media menempuh jalur kemitraan melalui iklan, sponsor, ucapan hari besar, maupun kerja sama diseminasi informasi dengan pemerintah,” paparnya.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa kerja sama komersial tersebut harus diletakkan dalam koridor profesionalisme yang ketat tanpa mengorbankan independensi ruang redaksi (newsroom).
“Kerja sama itu sifatnya simbiosis互恵 (saling menguntungkan). Pemerintah butuh media untuk sosialisasi program pembangunan, dan media butuh dukungan finansial untuk operasional. Tetapi, kontrak kerja sama jangan sekali-kali dijadikan alat sandera atau instrumen pembungkaman fungsi kontrol sosial pers,” cetus sang Profesor.
Ia mengingatkan, instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah seharusnya menggunakan mekanisme hukum yang sah jika merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, bukan justru menggunakan kekuatan anggaran untuk melakukan represi ekonomi.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap keliru atau tidak sesuai fakta, gunakan hak jawab, hak koreksi, atau berikan klarifikasi berbasis data. Jangan kritik dibalas dengan ancaman boikot anggaran anggaran kerja sama,” tambahnya.
Menjaga Kemerdekaan Pers di Tingkat Daerah
Lebih jauh, Prof. Sutan menilai kasus yang terjadi di Batam harus menjadi alarm keras bagi ekosistem pers nasional. Hubungan antara pejabat publik dan jurnalis wajib dibangun atas dasar kemitraan yang setara, bukan hubungan subordinasi atau transaksional.
“Pemerintah bukan objek yang harus selalu dipuji, dan media bukan corong atau humas pemerintah. Keduanya punya garis batas yang tegas. Jika instrumen kerja sama komersial digunakan untuk mengintervensi isi pemberitaan, hal ini akan mencederai public trust (kepercayaan publik) baik kepada media maupun kepada pemerintah itu sendiri,” jelasnya.
Ia khawatir jika pola ancaman seperti ini dibiarkan, akan muncul iklim jurnalisme yang tidak sehat di daerah-daerah, di mana media yang kritis dipinggirkan sementara media yang sekadar memuji dipertahankan.
Hak Publik Atas Informasi yang Adil
Di akhir keterangannya, Prof. Sutan mengingatkan bahwa pihak yang paling dirugikan dari pola pembungkaman media adalah masyarakat. Publik berhak mendapatkan pemenuhan informasi yang berimbang—baik mengenai prestasi pembangunan maupun rapor merah kebijakan yang perlu dikoreksi.
Ia berharap polemik di Batam segera mendapat titik temu melalui dialog yang sehat antara BP Batam dan insan pers, agar tidak menciptakan preseden buruk yang merusak indeks kemerdekaan pers di Indonesia.
“Bagi saya, kerja sama bisnis silakan berjalan, tetapi independensi pers dan fungsi kontrol sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar oleh kekuasaan mana pun,” pungkasnya.
Catatan Redaksi (Profil Narasumber):
- Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. adalah Pakar Hukum Internasional & Ekonomi, Tokoh Pers, Rektor Univ STIA STIH Pronass, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (AMI).
