BARAKTIME|ACEH SINGKIL – Guna menertibkan serta mencari solusi atas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan, Pemerintah Kecamatan Kuala Baru menggelar kegiatan sosialisasi pada Rabu (18/11/2026) di Aula Kantor Camat Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil.
Kegiatan yang digagas oleh Camat Kuala Baru, Mansurdin, SE, ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh Singkil, Erwin Syahputra, serta Kapolsek Kuala Baru, Ipda Azhari Surya, SE. Turut hadir dalam forum tersebut para pengecer BBM, kepala mukim, aparatur desa, dan perwakilan masyarakat nelayan setempat.
Dalam sesi diskusi, masyarakat nelayan mendesak pihak Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk segera menetapkan kuota khusus BBM bagi nelayan di Kecamatan Kuala Baru. Kepastian kuota ini dinilai krusial agar aktivitas melaut warga tidak terhambat akibat kelangkaan pasokan.
Selain persoalan kuota, warga juga memohon perhatian Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Aceh Singkil, terkait kasus penangkapan BBM milik agen yang selama ini menyuplai kebutuhan melaut warga Kuala Baru. Masyarakat berharap Polres Aceh Singkil bersedia menerima audiensi dari perwakilan warga dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk duduk bersama mencari jalan keluar.
“Harapan kami, kuota BBM untuk nelayan Kuala Baru tetap tersedia tanpa terbentur masalah hukum. Penyalurannya harus jelas secara legal, sehingga para agen tidak lagi merasa ketakutan saat mengambil BBM di SPBU maupun saat menyalurkannya kepada nelayan,” ungkap perwakilan warga dalam forum tersebut.
Senada dengan aspirasi warga, salah seorang tokoh masyarakat, H. Sudirman, secara khusus memohon kepada Kapolres Aceh Singkil agar dapat membebaskan unit mobil dan becak motor miliknya yang sempat diamankan petugas melalui jalur mediasi. Ia menegaskan bahwa selama ini armada tersebut murni digunakan untuk membantu mendistribusikan kebutuhan BBM agar para nelayan Kuala Baru tetap bisa melaut.
Solusi Barcode dari Dinas Perikanan
Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Singkil, Erwin Syahputra, mengapresiasi langkah cepat Camat Kuala Baru dalam memfasilitasi pertemuan lintas sektor ini. Menurutnya, sinergi ini sangat penting untuk menata tata kelola penggunaan BBM bersubsidi di tingkat bawah.
Erwin menjelaskan bahwa secara kewenangan, DKP Aceh Singkil memiliki program penerbitan kartu barcode (kode batang) berbasis aplikasi khusus bagi para nelayan.
“Melalui kartu barcode ini, nelayan nantinya memiliki legalitas resmi saat membeli BBM bersubsidi langsung di SPBU. Kami juga akan segera turun memberikan sosialisasi teknis mengenai cara penggunaan aplikasi dan kartu tersebut,” ujar Erwin saat dikonfirmasi wartawan usai acara.
Terkait proses hukum yang tengah menjerat agen penyalur BBM di Kuala Baru, Erwin menyerahkan sepenuhnya penjelasan teknis tersebut kepada pihak penyidik kepolisian. Namun, ia menekankan pentingnya edukasi regulasi secara masif dari semua pihak terkait kepada masyarakat.
“Edukasi aturan penyaluran BBM ini sangat mendesak agar ke depannya tidak ada lagi masyarakat maupun pelaku usaha yang tersandung masalah hukum, sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa takut,” pungkasnya. .(MP)
